Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Serta Hambatannya di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

Yosua Oktoriardo Loda; Saryono Yohanes; David Y Meyners

doi:10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3538

Authors

Yosua Oktoriardo Loda Universitas Nusa Cendana
Saryono Yohanes Universitas Nusa Cendana
David Y Meyners Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3538

Keywords:

Village Consultative Body, Implementation, Supervision, Obstacles

Abstract

This study aims to: 1), Know the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency), Know about - factors that affect the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and the obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency. To achieve this goal, researchers use data collection techniques through, observation, interviews, and documentation or literature studies. The data obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to find out about the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency and Know about- what factors influence implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency. The results of this study show that: 1. the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles In Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency has not been fully carried out optimally because of the existence of people who are pro and con to every decision made, Regarding the implementation of the supervisory function carried out has been carried out properly so as to minimize the occurrence of deviations from the implementation of Village Regulations and APBDes. 2. factors that affect the implementation of BPD's supervisory function are affectedby 2 (two) factors, namely internal factors which include community support/participation in BPD, and good cooperative relations between BPD and Village Government. While the second factor is external factors which include the lack of benefits provided to BPD members, facilities and infrastructure, lack of human resources who fill BPD membership and the existence of communities that are pro and con to every decision made.

References

Ahmad, R., & Pratama, A. (2021). Faktor manajemen profesional: perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian (suatu kajian studi literatur manajemen sumberdaya manusia). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(5), [pages].

Akbar, R., Sasmita, J., & Hamid, L. (2014). Pengaruh pengawasan dan kompetensi terhadap kinerja karyawan pada Hotel Permai Pekanbaru (Unpublished master's thesis). Riau University.

Arifin, S. (2022). Peran budaya organisasi dalam meningkatkan etos kerja karyawan: Studi kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Kediri (Unpublished master's thesis). IAIN Kediri.

Berdasarkan PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007, [description of the regulation].

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, [description of the law].

Damayanti, E., Soeaidy, M. S., & Ribawanto, H. (2014). Strategi capacity building pemerintah desa dalam pengembangan potensi kampoeng ekowisata berbasis masyarakat lokal (studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik, 2(3), [pages].

Fachrezi, H., Harahap, A., & Nasution, A. I. L. (2023). Fungsi manajemen pengawasan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan bantuan hibah Biro Kesra Sumatera Utara. Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI), 3(1), [pages].

Firmansyah, F. (2022). Desa dalam tinjauan hukum, sosial dan ekonomi (Unpublished manuscript).

Fitriana, D. (2019). Analisis manajemen risiko pada pembiayaan produk mikro 75 IB dalam menurunkan tingkat NPF (studi kasus pada BRI Syariah KCP Purbalingga) (Unpublished master's thesis). IAIN.

Istiqomah, S. (2015). Efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Tahun 2013) (Unpublished master's thesis). Universitas Airlangga.

Julian, O. (2023). Pengaruh kemampuan, motivasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci (Unpublished master's thesis). STIE Sakti Alam Kerinci.

Junior, I. K. G. A., Wijaya, I. K. A., & Arthanaya, I. W. (2021). Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2), [pages].

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999, Pasal 8 ayat 2 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, [description of the regulation].

Kurniawati, I. (2021). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo (Unpublished master's thesis). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Manullang, S. O., et al. (2023). Problematika hukum atas pembentukan perubahan kedua atas UU KPK. Journal on Education, 5(2), [pages].

Nim, P., Yohanes, Y., & Yuniarsih, R. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan rencana kerja pemerintah desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(1), [pages].

Nope, B. (2009). Peran BPD sebagai lembaga legislatif desa. Jurnal Konstitusi, 2(2), [pages].

Nugroho, S. (2013). Demokrasi dan tata pemerintahan dalam konsep desa dan kelurahan. Jurnal Cita Hukum, 1(2), [pages].

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, [description of the regulation].

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa, [description of the regulation].

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, [description of the regulation].

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, [description of the regulation].

Rahmah, M. (2021). Pengawasan pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Naumbai Kabupaten Kampar tahun 2019-2020 (Unpublished master's thesis). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sudarto, B. R. (2022). SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) sebagai upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif generasi muda pada pemilu (Unpublished master's thesis). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sufianto, A. (2015). Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Kecamatan Samarinda Kota di Kota Samarinda (Unpublished manuscript).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), [description of the law].

Wahid, R. (2018). Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Kota Makassar (Unpublished master's thesis). Universitas Bosowa.

Wijiati, M. (2020). Menerapkan manajemen pelayanan berbasis SOP di gereja. Pneumatikos: Jurnal Teologi Kependetaan, 10(2), [pages].

Yanda, A. (2016). Kedudukan hukum dan pengawasan peraturan desa dalam konsep otonomi desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Unpublished master's thesis). UII Yogyakarta.

Yasinda, A. (2017). Peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan gotong royong di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 (Unpublished manuscript).