Implementasi Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Penerapan Penggunaan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Kupang

Aryana Ruthstine Heo; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju

doi:10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1538

Authors

Aryana Ruthstine Heo Universitas Nusa Cendana
Saryono Yohanes Universitas Nusa Cendana
Hernimus Ratu Udju Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1538

Keywords:

Policy Implementation, Inhibiting Factors, Community Mindset

Abstract

Policy Implementation is in principle a rare or way that is done so that the policy can achieve its goals. Policy implementation aims to measure the extent of the impact on society and the extent of implementation achieved. This type of research is empirical juridical research. The types and sources of data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents and based on researcher observations. Secondary data is data obtained from literature studies. The data was analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of this study, it shows that (1) The effectiveness of the policy implementation of the Kupang Mayor Regulation on the Use of Health Protocols, namely: (a) Kupang City government participation, (b) government performance. (2) Factors inhibiting the implementation of the law are: (a) Limited qualified human resources, (b) limited facilities and infrastructure, (c) the mindset of the community regarding the enforcement of health protocols.

References

Abdulsyani, 2018. Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan, Jakarta: Nusa media

Aeni, 2021. Pedoman Mengenai Covid-19, Jawa Tengah.

Aeni, 2021. Efektifitas Pembelajaran Pasca Pandemi Covid-19, Jawa Tengah.

Agus Dwiyanto, 2013. Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Yogyakarta.

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik,1(1),1–11.

Amanda, P. I. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1, 34–38. http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7

Christine. S.T. Kansil, 2007. Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Darmin Tuwu, 2020. Kebijakan Pemerintah Mengenai Covid-19, Semarang.

Darmin Tuwu, 2021. Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial, Semarang.

Djalante et al. 2020, Review dan analisis respon terhadap pandemi Covid-19, jakarta.hlm 12.

Hayat, 2021. Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Bandung: PT RajaGrafindo.

Kozier Barbara, 2008. Peran Pemerintahan, Jakarta.

Muluk, 2005. Peran Pemerintah Daerah, Bandung.

R Soeroso, 2019. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta. Sinar Grafika

Rahma Marsinah, 2018. Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia, Jakarta.

Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, Vol 11(January), 1–12.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 1–12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96

Soares, A. P. (2013). Kebijakan Sosial (Kebijakan Politik). Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Satgas Covid-19, 2020. Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kupang.

Soehino, 1990. Hukum Tata Negara, Yogyakarta.

Winengan. (2019). Dinamika Perumusan Kebijakan Publik. In Kadri (Ed.), Sanabil.

Keputusan Walikota Kupang Nomor 109.A/KEP/HK/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana/Wabah COVID-19 di Kota Kupang

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19