The Impact of Maritime Policy on Fishermen’s Livelihoods: A Case Study of Illegal Fishing in Indonesia

Galang Ramadhan; Seniwati Seniwati

doi:10.59581/jrp-widyakarya.v2i4.4281

Authors

Galang Ramadhan Universitas Hasanuddin
Seniwati Seniwati Universitas Hasanuddin

DOI:

https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i4.4281

Keywords:

Indonesia, Policy, Maritime, Fishers, IUU

Abstract

Indonesia, as the world's largest archipelagic nation with significant marine territory, faces major challenges related to Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing. This issue negatively impacts local fishers and the national economy. This study examines Indonesia's maritime policies, including measures to combat IUU fishing through decisive actions such as sinking foreign vessels caught fishing illegally and introducing new policies like quota-based fishing. While these policies aim to reduce marine resource exploitation and promote sustainability, challenges persist, especially regarding the welfare of small-scale fishers who remain trapped in poverty. The research employs library research methods to explore the impact of policies on Indonesian fishers and the fisheries sector while highlighting the importance of more effective policies to balance stakeholders' interests and achieve sustainable fisheries management. Combating IUU fishing requires more comprehensive measures, including stricter monitoring and enhanced awareness among stakeholders in the fisheries sector.

References

Journal:

Almubarak, S. (2020). Penangkapan ikan ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan laut. Jurnal Internasional Penelitian Ilmu Hayati, 8(3) , 8-14.

Djunarsjah, E., Kusumadewi, D., & Chairuniza, G. (2021). Efektivitas kebijakan perikanan Indonesia dalam mengurangi penangkapan ikan ilegal. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science , 1-12.

Efritadewi, & Jefrizal. (2017). Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional . Jurnal Selat , 2.

Gumilar, HR (2022). Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia dan Peran Hukum Laut Internasional dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Jurnal Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, 1(1) , 29-46.

Isak, R., Z., F., Setyo, W., & Tjahjanulin, D. (2020). Model Integrasi Kebijakan Maritim di Natuna Dalam Perspektif Pertahanan dan Keamanan. RJOAS, 4(100) , 73-85.

Kusumawardhani, I., & Afriansyah, A. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim. Kertha Patrika, 41(3) , 251-282.

Labandi, & Haris, M. (2023). Pengembangan Budaya Kedaulatan Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Maritim Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial, 5(1) , 33-45.

Negoro, AH, Muhlisin, Masyithoh, N., Kusumah, M., & Trihartono, A. (2020). Kebijakan maritim di era otonomi daerah: mengidentifikasi tantangannya. Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan , 1-6.

Ningrum, SA, Elyta, & Nuzulian, U. (2024). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Kasus Penangkapan Ikan Secara Ilegal oleh Nelayan Vietnam di Kepulauan Natuna Perbatasan Indonesia dan Vietnam Tahun 2014-2021. Jurnal Manajemen Bisnis dan Pembangunan Ekonomi, 2(1) , 201-214.

Nõmmela, K., & Kaare, KK (2022). Kerangka Desain Kebijakan Maritim dengan Pendekatan Kinerja ESG: Kasus Estonia. Ekonomi , 1-15.

Nugroho, LD, & Pawestri, A. (2020). Politik Hukum Pemberdayaan Nelayan di Indonesia. Jurnal Atlantis Press , 1.

Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, NR, Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, DS, . . . Fitriana, R. (2021). Mengembangkan mata pencaharian perikanan skala kecil yang berkelanjutan di Indonesia: Tren , faktor pendukung dan penghambat, serta peluang di masa mendatang. Kebijakan Kelautan 132 , 1-12.

Suharsono, A., Mustofa, A., Nuraini, & Lalu Hizbulloh, CB (2021). Mendukung Perikanan Laut Berkelanjutan: Tinjauan dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk perikanan laut di Indonesia. Jenewa: Global Subsidies Initiative.

Yulia A Hasan, ZA (2021). Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing terhadap sumber daya ikan di perairan laut Sulawesi, Indonesia. 2.

Blog:

Gokkon, B. (2023, Desember 6). Dengan segera dimulainya kebijakan penangkapan ikan baru di Indonesia, para nelayan masih banyak yang belum menyadarinya . Diperoleh pada tanggal 25 Oktober , 2024 dari Mongabay https://news.mongabay.com/2023/12/indonesia-fisheries-fishing-sustainable-management-marine-policy-destructive-ombudsman/

Mora, TC (23 Maret 2023). Untuk siapa kebijakan penangkapan ikan yang terukur di Indonesia bermanfaat? Diperoleh pada tanggal 25 Oktober 2024 dari Maritime Fairtrade: https://maritimefairtrade.org/for-whose-benefit-does-indonesias-measured- kebijakan-perikanan-melayani/

Sari, HP, & Sukmana, Y. (2023, 16 Mei). KKP: Kerugian akibat "Illegal Fishing" Capai 23 Miliar Dollar AS . Diakses tanggal 25 Oktober 2024 dari Kompas: https://money.kompas.com/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-23-miliar-dollar-as

Suwarsono, DA (2021, Maret 4). KKP Bersama Kejaksaan Eksekusi Penenggelaman 10 Kapal Pelaku Illegal Fishing . Diperoleh dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-bersama-kejaksaan-eksekusi-penenggelaman-10-kapal-pelaku-illegal-fishing65c308374ddd7.html

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) . (2020). Diperoleh pada tanggal 25 Oktober 2024 dari https://www.fao.org/interactive/state-of-fisheries-aquaculture/2020/en/