Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Fintech
DOI:
https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3157Keywords:
Fintech, Peer To Peer Lending, Protection Of CustomersAbstract
In the digital era, technological developments are increasingly rapid, and their existence has begun to penetrate into various aspects of life, such as in the world of finance or the economy. This is marked by the emergence of technology and information-based financial institutions or known as fintech. Starting from this, a question arises on how to implement information technology-based lending and borrowing (peer to peer lending) in Indonesia and how to protect the recipients of the loan (customers). This research is in the form of juridical-normative. The results of this study concluded that there were violations committed by the lender to the customer, and the sanctions imposed were only administrative sanctions with the worst consequence being license revocation. In this regards, obviously it does not provide a sense of justice to the customers, considering the crimes that have been committed, therefore the role of criminal law is very important here, by implementing sanctions related to these crimes, such as the dissemination of personal data, threats in billing, sexual harassment through electronic media, fraud and slander.
References
Asna Ridayani “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending
Arif Syaifudin“Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Didalam Layanan Financial Technologi Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending”, artikel dalam Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26 Nomor 4, Februari, 2020.
Isretno Evita, Israhadi, Hukum Administrasi Negara (Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah), Cintya Press, Jakarta, 2006.
Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bela Gita Novalia,“Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, artikel dalam Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1, 2018. 448 NO. 3 VOL. 6 JULI 2021: 437-448
Kartika Elsi, Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi, PT
Gramedia Widiasarana, Jakarta 2007.Nurudin, Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi, Buku Litera, Yogyakarta, 2012.
Rumondang Astri dkk, Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019.
S Gazalidan Rachmadi Usman, Djoni, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Ratna Hartanto dan Juliani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending”, artikel dalam Jurnal Hukum IUS Quia Iustum Faculty Of Law UII, Vol. 25, Issue 2, Mei, 2018.
Skripsi
Terhadap Ketrerlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial
Teknologi”, Skripi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.
Peraturan- Peraturan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Departemen Perlindungan Konsumen OJK,Jakarta, 2017.
Website
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191014113024-37-106736/berkat
fintech-lending-sederet-umkm-ini-bisa-naik-kelas
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Relasi Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.