Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dalam UUPLH Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sri Juwita Putri; Qristiana Qristiana; Nadila Khairunisa; Alief Anugrah; Herli Antoni

doi:10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.309

Authors

Sri Juwita Putri Universitas Pakuan
Qristiana Qristiana Universitas Pakuan
Nadila Khairunisa Universitas Pakuan
Alief Anugrah Universitas Pakuan
Herli Antoni Universitas Pakuan

DOI:

https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.309

Keywords:

Sanctions, environmental crimes, environmental restoration

Abstract

In Article 80 of the Law on Environmental Protection and Management, it has been regulated regarding government coercive administrative sanctions aimed at stopping violations and taking action to restore environmental functions. According to Law no. 32 of 2009 regarding the protection and management of the environment which is already stated in Article 1 paragraph (14) which states that environmental pollution is the entry or inclusion of living things. The data analysis method used is qualitative with research results based on certain statutory norms related to environmental protection and management. In Indonesia there have been several cases that are quite detrimental and endanger the region itself. To protect the area from these things, the government also issued an Environmental Protection and Management Act aimed at protecting and preventing the environment from environmental crimes from irresponsible actors as well as informing or guiding local communities and entrepreneurs to protect their environment. Fine criminal sanctions are carried out to overcome and restore the environment, and pay compensation to the government as an environmental supervisor. The principle of ultimum remedium is applied here, namely criminal sanctions that are given after administrative sanctions have been given once to the perpetrators of crimes in the form of imprisonment and also fines. Imprisonment sanctions as an ultimatum remedium support the enforcement of norms and strengthen administrative sanctions if they are not implemented optimally.

References

Jurnal

Josua Navirio Pardede. et.al., "Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia", vol.8 no.2, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2022, hlm 263-386

Daffa prangsi R. W. et.al., "Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda", vol.8 no.2, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2022, hlm 298

Made Satria Wibawa Nugraha. et.al., "Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"

Hamid, Muhammad Amin, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara", vol.6 no.1, Legal Pluralism, 2016

Titis Anindyajati et.al., 2015, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 6, Desember 2015, h. 882.

Hanafi Amrani, et.al., “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya”, (2017), hlm 41

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5059, Jakarta

Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Perpres 77/2018, LN No.160 Tahun 2018, Pasal 8 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. PP No. 39 tahun 2016, LN No. 199 Tahun 2016, TLN 5935

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permen No. 2 Tahun 2013. BN No. 1067.

Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN Grt

Buku

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, (Jakarta: KLHK, 2018), hlm. 409.

Lain-Lainnya

https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Prinsip_Pengelolaan_Lingkungan.pdf diakses tanggal 24 Maret 2023

Marsya M Handayani, “Pemulihan Lingkungan Hidup dalam Perkara Pidana",

http://leip.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Pemulihan-Lingkungan-Hidup-dalam-PerkaraPidana-Marsya-Mutmainah-Handayani-S.H.-LL.M..pdf diakses pada 31 Maret 2023