Analisis Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Perdesaan Bersertifikat Ganda

Cepi Winarso; Nathasya Nathasya; Santy Fitnawati WN; Robby Nurtresna

doi:10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2713

Authors

Cepi Winarso Universitas Primagraha
Nathasya Nathasya Universitas Primagraha
Santy Fitnawati WN Universitas Primagraha
Robby Nurtresna Universitas Primagraha

DOI:

https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2713

Keywords:

land-ownership dispute, double allegiance, law analysis

Abstract

Land ownership was part of the civil rights, and the state gave legal evidence to probed peoples with land certificates. Inaccuracies in the making of the land papers/certificates could be due to deliberate or fraud (fraud) and/or coercion (dwang) in the making of the physical or legal data recorded on the land list. Hence, the certificate given may be invalid. The purpose of this research is to 1. Analyzing how the settling of the overlapping land-ownership disputes led to a dual certificate. 2. BPN responsibility analysis and legal protection methods in the making of double certificates. The study is conducted using a methodological study of prescriptive law and a field investigation approach. The land dispute was a dispute between two or more persons to retain a legal property rights against each person or group to maintain an interest in the same land or item inside or above the ground.

References

Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Malang, Bayumedia, 2007

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Bandung: Djambatan, 1999), 23

Effendi Parangin, HukumAgraria Indonesia” , (Jakarta CV. Rajawali. 1991), hlm. 95

Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: CV. Rajawali. 1991)

Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan Yang belum Berakhir (Jakarta: KPA, 2000),

Kasim dan Suhendar, Petani dan Konflik, 178-179.

Pasal 1 angka 1 PP No. 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah

SyfruddinKalo, Asfekdanimflikasi hukum Dalam Pemdaftaran Tanah dan Penertiban Sertifikat Hak-hak Atas Tanah, (Medan, makalah Pertemuan Koordinasi Teknis Kuasa Hukum Pemda dan Penanganan Perkara di Peradilan pada 28 Nopember 2007) diunduh dari http://www.hukumonline.com.tanggal 8 Januari 24

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Jurnal

Alamudi, I. A. (2023). Tarik-Menarik Kepentingan Dalam Legislasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Primagraha Law Review, 1(1), 23-38.

Darwis Anatami “Tanggung Jawab Siapa Samudra Keadilan” Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Hidayati et. al. Penyelenggaraan Perumahan Nasional dalam Prespektif Kebijakan Konsolidasi Tanah. (2023). Primagraha Law Review, 1(2), 84-94. https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.561

Hilda Natasya, Y., Subekti, R., & Sungkowo Raharjo, P. (2023). Penerapan Konsep Konsolidasi Tanah pada Permukiman Kumuh Kawasan Semanggi Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019. PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan), 2(2), 180–191. https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i2.240

Nurrachman, A. D., & Marjanah, I. D. (2023). Korelasi Dampak Aktivitas Perdagangan Internasional Terhadap Kerusakan Lingkungan. PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan), 2(2), 120–135. https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i2.187

Rayhan, Ahmad et.al. Kewenangan PTUN Mengadili Kasus Fiktif Positif Perizinan Pertambangan (Studi Kasus Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PL). (2023). Primagraha Law Review, 1(2), 95-107. https://doi.org/10.59605/8xxce909

Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Fahmi Lubis, A. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. Journal of Law Science, 5(4), 174-181. https://doi.org/10.35335/jls.v5i4.4269

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Internet

SyfruddinKalo, Asfekdanimflikasi hukum Dalam Pemdaftaran Tanah dan Penertiban Sertifikat Hak-hak Atas Tanah, (Medan, makalah Pertemuan Koordinasi Teknis Kuasa Hukum Pemda dan Penanganan Perkara di Peradilan pada 28 Nopember 2007) diunduh dari http://www.hukumonline.com.tanggal 8 Januari 2024. Thesis-hukum-bloglpot-com/2015/02/penyelesaian sengketa tanah dan htmt https://Radar depok-com/2017/01/masalah tanah disawangan depok.