Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan

Muhammad Ath-Thariq Pratama; Nurhidayah Muhcti; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari

doi:10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2181

Authors

Muhammad Ath-Thariq Pratama Universitas Padjadjaran
Nurhidayah Muhcti Universitas Padjadjaran
Nyulistiowati Suryanti Universitas Padjadjaran
Deviana Yuanitasari Universitas Padjadjaran

DOI:

https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2181

Keywords:

Foundation, Foundation Law, Foundation Regulations, Foundation Oversight

Abstract

This research examines the regulation of remuneration for Foundation executives in Indonesia, focusing on legal aspects and its implementation. As Foundations evolve to support social, religious, and humanitarian objectives, cases of misappropriation of Foundation funds have emerged, highlighting the need for tighter oversight. Through a normative juridical approach and descriptive analysis, this study details the issues surrounding remuneration regulations, emphasizes instances of financial misconduct, and discusses the importance of establishing an external supervisory body or regulatory changes. The implementation of Good Corporate Governance and Good Cooperative Governance principles within the Foundation context is also explored. This research responds to the need for integrity, transparency, and accountability in Foundation management to achieve the humanitarian goals they undertake. The conclusion underscores the necessity for further action, including the establishment of an external supervisory body or regulatory strengthening.

References

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Buku

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Artikel Jurnal

Alfarissa, Tiara, et al. "Urgensi Penguatan Pengawasan Eksternal Yayasan Sebagai Bentuk Preventif Atas Penyalahgunaan Dana Yayasan (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap)." Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1.5 (2023).

Fajri, D. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A’Yun Batusangkar.

Hustiana, Nira, and Muhammad Ardi Pradana. "PEMBERIAN GAJI KEPADA PENGURUS YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YAYASAN." Jurnal Ius Constituendum 2.2 (2017).

Johnson, A. (2015). "The Evolution of Nonprofit Governance in Indonesia." Journal of Nonprofit Management, 20(2).

Kyazze, Lawrence Musiitwa, Isaac Nabeta Nkote, and Juliet Wakaisuka-Isingoma. "Cooperative governance and social performance of cooperative societies." Cogent Business & Management 4.1 (2017): 1284391.

Sari, R. A., Rahmawati, E., & Yuanitasari, D. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(06), 2352-2360.

Taufik H Simatupang, “Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan),” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 7, no. 1 (2017).

Widyawati, M., Suryanti, N., & Saleh, K. A. (2018). Tindakan Direksi yang Memberikan Corporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris Ditinjau dari Hukum Perseroan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1), 127-138.

Zaini, Zulfi Diane, and Putri Septia. "Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia." Justice Voice 1, no. 1 (2022).

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Arafadila, J. (2015). IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG LARANGAN PEMBERIAN HONORARIUM DALAM PENGELOLAAN YAYASAN TERHADAP PEMBINA DAN PENGAWAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.