Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
DOI:
https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i1.4332Keywords:
Online Gambling Regulation, Online Gambling Enforcement, Legal Protection for People Involved in Online GamblingAbstract
Along with the advancement of technology, online gambling games that were initially only considered entertainment, turned into a source of income or known as online gambling. On this basis, the government issued Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to regulate the management of information and electronic transactions in Indonesia. Since its enactment in 2008, Law No. 11 of 2008 has not undergone major changes to keep pace with the rapid advancement of information technology, especially related to online gambling. This research is a normative judicial research supported by a legislative approach, a sociolegal approach and a conceptual approach using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This study uses data collection techniques in the form of observation and literature studies. The processing technique of legal materials is carried out in several stages, namely inventory, classification, systematization and verification, after which it will be analyzed qualitatively judicially according to the information obtained from various legal materials. The results of this study show that (1) Regulation of online gambling in Indonesia is regulated in 9 laws and regulations, namely in laws and regulations (2) Law enforcement against online gambling in Indonesia has not been running effectively, seeing that the data on online gambling cases from year to year online gambling cases are increasing. (3) Legal protection for people involved in online gambling, having legal protection rights guaranteed by Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law (KUHAP).
References
Arliman, L. (2019). Mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum Indonesia. Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi.
Dataran, Z. (2017). Peranan lembaga kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online (Studi di Polrestabes Medan).
Enny, R., Warella, Y., & Hidayat, Z. (2006). Pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 3(1).
Fanani, A. F., & Tritasyah, R. P. (2023). Maraknya judi online di kalangan anak muda dalam hukum. Jurnal Fundamental Justice, 4(2).
Fitri, S. N. (2022). Politik hukum pembentukan cyber law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 7(1).
Haidar, M. B., & Rusdiana, E. (2022). Kategori binary option trading sebagai perjudian berbasis dalam jaringan (online). Novum: Jurnal Hukum.
Ismail, B. D. (2023). FASLOT (Studi tentang judi slot online di Kabupaten Soppeng) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Kusnendi, M. S., & Modul, M. S. (2014). Konsep dasar sistem informasi. Konsep Dasar Sist. Inf.
Kustiawan, W., et al. (2022). Pengantar komunikasi non verbal. Journal Analytica Islamica, 11(1).
Lestari, B., Ernita, A., & Miko, A. (2020). Gaya komunikasi pimpinan perempuan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Universitas Andalas, 14(7).
Michelle, P. (2015). Jaringan komunikasi di The Piano Institute Surabaya. Jurnal E-komunikasi, 3(2).
Paramartha, P. P. R., et al. (2021). Sanksi pidana terhadap para pemasang dan promosi iklan bermuatan konten judi online. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1).
Paramitha, D. I., et al. (2023). Literasi digital pengguna internet Indonesia guna mewujudkan budaya damai di ruang mayantara. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Judi Online.
Preez, M. D. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Journal of Chemical Information and Modeling.
Priasmoro, R. (2016). Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok (Studi kasus di wilayah hukum Polres Metro).
Rizkillah, M. (2023). Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menanggulangi judi online. (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi).
Sembiring, S. F. (2016). Pengarsipan digital produk informasi. IQRA: Jurnal Perpustakaan dan Informasi, 10(02).
Setiawan, R., & Arista, M. O. (2018). Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam aspek hukum pidana. Recidive, 2(2).
Sitanggang, A., et al. (2023). Mediation: Journal of Law, 2(4).
Situmeang, T. A., et al. (2023). Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian.
Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2020). Tinjauan yuridis tentang perjudian online ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2024.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111. Jakarta: Sekretariat Negara.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
