Peran Polres Sukabumi dalam Penanganan Prostitusi Online Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007

Ratu Morinda Citri; Haidan Angga Kusumah; Agus Rasyid Chandra Wijaya

doi:10.59581/deposisi.v2i3.3929

Authors

Ratu Morinda Citri Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Haidan Angga Kusumah Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Agus Rasyid Chandra Wijaya Universitas Muhammadiyah Sukabumi

DOI:

https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3929

Keywords:

Online prostitution, law enforcement

Abstract

This study examines the role of the Sukabumi District Police (Polres) in tackling online prostitution cases based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes. Online prostitution has rapidly developed with the advancement of information and communication technology, where perpetrators use social media and messaging applications to offer sexual services anonymously. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach, involving in-depth interviews with police officers, legal document analysis, and field observations. The results indicate that the Sukabumi District Police face various challenges, including limited human resources and technology, as well as difficulties in cooperating with internet service providers. Nevertheless, the Sukabumi District Police have implemented various strategies, such as enhancing digital forensics capabilities and public awareness campaigns, to address these issues. The study concludes that law enforcement against online prostitution requires collaborative efforts between law enforcement officers, internet service providers, and the community. The recommendations generated include increasing the capacity of police personnel in digital forensics and improving cross-agency cooperation for more effective law enforcement.

References

Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). Perdagangan orang: Dimensi, instrumen internasional, dan pengaturannya di Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Anang Sugeng Cahyono. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Publiciana, 9(1), 140–157.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.

Ayu, I., & Anindia, R. B. S. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 18-30.

Eddyono, S. W. (2014). Aspek-aspek perlindungan saksi dan korban dalam RUU KUHAP. Institute Criminal Justice Reform-ICJR.

Guntar, A. P., Harjiyatni, F. R., & Nurhayanto, E. (2020). Peranan penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam peradilan pidana di Indonesia (studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). Kajian Hasil Penelitian Hukum, 4(1), 451-467.

Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi 2008). Rineka Cipta.

Hans Kelsen. (2007). Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif. Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.

Henny Nuraeny, S. H. (2022). Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya. Sinar Grafika.

Hidayah, A. (2023). Aspek-aspek hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (trafficking). Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 5(1), 42-53.

Neng Dewi Kurnia, R., Johan, R. C., & Rullyana, G. (2018). Hubungan pemanfaatan media sosial Instagram dengan kemampuan literasi media di UPT Perpustakaan Itenas. Edulib, 8(8), 1–17.

Nur Ainiyah. (2018). Remaja millenial dan media sosial: Media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja millenial. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 2(2), 221–236.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). Hukum pembuktian dalam perkara pidana: Untuk mahasiswa dan praktisi. Mandar Maju.

Simanjuntak, A., Tarihoran, W., & Simatupang, L. (2023). Dampak teknologi dan inovasi pada keadilan dalam penegakan hukum di era digital. Journal in Education, 6(1), 9212-9219.