Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perkara Ilegal Mining Pada Peradilan Negeri Marisa

Authors

  • Malfrid Frangky Fransisko Ngajow Universitas Gorontalo
  • Yusrianto Kadir Universitas Gorontalo
  • Roy Marthen Moonti Universitas Gorontalo
  • Muslim Kasim Universitas Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3217

Keywords:

Liability, Corruption Crime, Illegal Mining

Abstract

The purpose of the research is to know and analyze the criminal liability of the perpetrator in the case of illegal mining in the Marisa District Court of Pohuwato Regency has been in accordance with the objectives of the law (certainty, benefit, and justice) and to know and analyze the factors that influence the consideration of judges in examining, adjudicating, and deciding cases of illegal mining in the Marisa District Court of Pohuwato Regency. The type of research used in this legal writing is socio-juridical legal research. Criminal responsibility of the perpetrator in illegal mining cases is very important to maintain legal certainty, expediency, and justice. Courts need to ensure that perpetrators are given sanctions appropriate to the level of offense they commit and that the sanctions are effective in preventing similar acts in the future. In addition, fair and proportional treatment of perpetrators must also be ensured to maintain the integrity of the justice system and the judge's consideration in deciding Case No. 37/Pid.Sus/2023/PN Mar was in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely based on legal facts, witness testimony, testimony of the defendant and instructions in the form of evidence, so that the judge's consideration in his verdict had fulfilled the elements and conditions of the defendant's conviction.

References

Andhika, Dany., Gita, Karya., Purnawan, Amin., & Djauhari. (2018). Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia). Jurnal Daulat Hukum, Vol.1, (No.1), p.4. http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2561

Adjat Sudarajat, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014

Erwin Ubwarin, Patrick Corputty. 2020. Pertangungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 1

Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta

Hermien H. Koeswadji, 1993, Pengantar Lingkungan Hidup, Jakarta: PT Rineka Cipta

Marjan Setiawan, 2013, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)”. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

Maria S.W. Sumardjono, et al., 2011, Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

M. Iqbal Asnawi, (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14 (1),

Muhammad Yusuf HS, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 s/d Tahun 2016 di Kab. Gowa)”, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017

Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 01, Maret 2016

N.H.T. Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Ed. Kedua, Jakarta: Erlangga

Otto Soemarwoto, 2009, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers

Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan hukum pidana, Bandung, Mandar Maju

Salim HS, 2014, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Theta Murty, Henny Yuningsih, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung”, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Volume 24, Nomor 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Yahman (1), “Problematika Penegakkan Hukum Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, dalam Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 1, April 2013

Published

2024-05-20

How to Cite

Fransisko Ngajow, M. F., Kadir, Y., Moonti, R. M., & Kasim, M. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perkara Ilegal Mining Pada Peradilan Negeri Marisa. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(2), 341–363. https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3217