Perlidungan Hukum  Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Syabilal Ali; Irwan Triadi

doi:10.59581/deposisi.v2i2.3027

Authors

Syabilal Ali Unversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Irwan Triadi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3027

Keywords:

Justice Collaborators, Criminal Law, Enforcement Officials

Abstract

The world history of Justice Collaborators began in 1963 when the United States federal government awarded facilities or awards to a winner named Joe Cago. Cago was a member of a criminal organization whose members were Italian immigrants or descendants of Italians living in the country. The reason is, every member of this criminal organization who is arrested will still uphold omerta, or the culture of silence in the mafia network, and they never leak information about their organization to the authorities, making it difficult for the authorities. The research method used is normative juridical. The use of this type of normative juridical research is because the object of study is related to legal principles and principles as well as theories and opinions of legal experts. Criminal Law that include Justice Collaborators in criminal activities are inadequate, so that law enforcement officials cannot legally rely on this system. It turns out that there are many things that need to be set aside to achieve justice collaborator status, in terms of relevance. Many legal experts have expressed the same thing, the use of justice collaborator status is only to show appreciation for criminals who actively participate in cases that are difficult to prove.

References

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistle blower dan Justice collaborator

Buku

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.

Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Hardjasoemantri, K. (1990). Hukum tata lingkungan.

Kelsen, H. (2019). Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Nusamedia.

Puslitbang Hukum dan Peradilan, B. L. D. K. M. A. R. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime.

Rahardjo, S. (2006). Membedah hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.

Reksodipoetro, M. (1994). Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan). Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Soekanto, S. (1989). Pokok-pokok sosiologi hukum. Rajawali Pers.

Sunarso, H. S., & SH, M. H. (2023). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sinar Grafika.

Sunaryo, S. (2004). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal

Mulyadi, L. (2014). Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 1(3).

Nugroho, W. (2013). Menyusun undang-undang yang responsif dan partisipatif berdasarkan cita hukum Pancasila. Jurnal Legislasi Indonesia, 10(3), 209.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1–20.

Sanjani, F. R., & Indra, M. (2015). Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 2(2), 1–14.