Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Marisa

Authors

  • Catyawi Avesta Sasongko Universitas Gorontalo
  • Rustam Hs. Akili Universitas Gorontalo
  • Nurwita Ismail Universitas Gorontalo
  • Roy Marthen Moonti Universitas Gorontalo
  • Marten Bunga Universitas Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i3.3238

Keywords:

Application, Perma, Women Against the Law

Abstract

The purpose of this study is to determine the application of Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law in Marisa District Court of Pohuwato Regency and to determine the obstacles faced by judges in the implementation of Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law in the jurisdiction of Marisa District Court of Pohuwato Regency. The implementation of this research uses empris research. In this study, researchers used qualitative methods. The implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating cases of women facing the law Perma number 3 of 2017 is a significant effort in improving justice for women in the Indonesian justice system. The application of these guidelines in the Marisa District Court demonstrates a commitment to respect and protect women's rights. However, the implementation still faces challenges such as a lack of understanding and awareness of judges about gender issues as well as technical obstacles in the implementation of these guidelines. in the sense that the PERMA is still ineffective in its implementation. Although the Marisa District Court has also been running according to trial procedures.

References

Budi Winarno. (2008). Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta: Medpress Anggota IKAPI.

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). (2018). Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Cetakan Pertama.

Komnas Perempuan. (2015). Catahu 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014. Diakses tanggal 5 Desember 2023, dari https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuannegara-segera-putus-impunitas-pelaku-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2014

Majelis Umum PBB. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Indonesian Journal of International Law, 4(1), 24. Diunduh/diakses tanggal 5 Desember 2023, dari https://media. neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf

MaPPI FHUI. (2016). Assesmen Konsitensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum.

Putri, R. S., & Ma’ruf, A. (2017). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap perkara cerai gugat di pengadilan Agama Tanjung Karang. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 4(1).

Wildan Suyuthi Mustofa. (2013). Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana.

Published

2024-05-21

How to Cite

Sasongko, C. A., Akili, R. H., Ismail, N., Moonti, R. M., & Bunga, M. (2024). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Marisa. Jurnal Relasi Publik, 2(3), 01–20. https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i3.3238

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.