Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi Warga Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara
DOI:
https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2949Keywords:
Services, Identity Card, Family Card, Birth CertificateAbstract
The purpose of this research is to analyze the services of the population and civil registration offices towards ownership of identity cards, family cards and birth certificates for citizens of North Central Timor District. This research method is empirical juridical legal research, which is field research that examines the applicable legal provisions and the reality that occurs in the community. The aspects to be researched in this research are conducted through interviews, observation and documentation. The results showed that the service of DISDUKCAPIL TTU Regency was good enough, so that there was an increase in residents who wanted to take care of population documents, by looking at indicators of the five dimensions of public services, namely Tangible (Physical Evidence), Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. Factors that hinder, namely: public awareness, distance, power outages resulting in disrupted networks, damage to tools/machines. Efforts of DISDUKCAPIL TTU Regency; conducting socialization related to the importance of ownership of population documents, conducting online ball pick-up activities, providing special services to people with disabilities, coordinating with parties related to public services to be able to get services from DISDUKCAPIL.
References
Atik dan Ratminto. 2013. Manajemen Pelayanan, Disertai Dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter Dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Barata, Adya. 2014. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Basrowi & Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU, 2022. Laporan Penduduk Semester II Tahun 2022.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU, 2023. Laporan Penduduk Semester I Tahun 2023.
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media.
Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya.
Leltakaeb, Eusabius & Kolne, Yakobus. 2022. Kinerja Pegawai terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) (Studi Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara). Dalam Jurnal Poros Politik, Vol.4, No.1. Hal. 52-59.
Mansyur, Achmad, 2010. Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik. Yogyakarta: Rangkang Education.
Mertokusumo, Sudikno. 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Miles, M., & Huberman, A.M., & Saldana, J. 2014. A Methods Sourcebook Ed.3. America: Sage publications.
Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
Nadiyanti, S., & Pala, A., & Bekun, S. 2022. Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam Jurnal PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 2, Hal. 55-70.
Nubatonis, D., & Neolaka M.N.B.C., & Djani, W. 2019. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Selatan (Kasus Pemilikaan Akte Kelahiran 0-18 Tahun di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur). Dalam Jurnal VISIONER: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11 No. 4 Hal. 587-607
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Putra, Fadhilla. 2012. New Public Governance. Malang: UB Press.
Ridwan, Juniarso dan A. Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara dan kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa. Bandung.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Maria Silvana Efi, Yohanes G. Tuba Helan, Norani Asnawi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
