Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terdaftarnya Hak Tanggungan
DOI:
https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2944Keywords:
Legal Consequences, Mortgage Rights, Not RegisteredAbstract
The aim of this research is to find out what the legal consequences are of bad credit agreements where mortgage rights are not registered at the Gorontalo City National Land Agency office and to find out the factors that cause mortgage rights not to be registered. The type of research used is Normative Empirical research, using data types consisting of primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques were carried out using interview, observation and literature techniques. Then the data is analyzed descriptively or provides an overview or explanation of the research subjects and objects as the results of the research conducted. The results of this research show that cases of bad credit agreements where mortgage rights were not registered at the national land agency office have occurred in the city of Gorontalo. So the legal consequence obtained from this case is that the bank as the creditor cannot prosecute in court because the mortgage which is used as collateral is not registered. Clearly this is detrimental and does not provide legal certainty for both parties concerned, especially because registration of mortgage rights determines the birth of mortgage rights. Then there are several factors that cause the mortgage rights not to be registered, namely, negligence on the part of the land owner, administrative obstacles, financial difficulties, approval from related parties and so on.
References
Arba, H. M., SH, M., Mulada, D. A., & SH, M. (2021). Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Bank Indonesia. (2016). Statistik Perbankan Indonesia.
Boediono. (2002). Pengantar Ekonomi Makro. BPFE, Yogyakarta.
Djojohadikusumo, S. (2015). Hukum Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers. Liberty.
Hart, H.L.A. (1961). The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 42-43
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 133.
Putra, I. K. G. A. (2019). Hukum perjanjian. CV. Pustaka Setia
Rahardjo, S. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada.
Santosa, T. (2019). Hukum Jaminan di Indonesia. Prenadamedia Group.
Soekanto, R. (2009). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Rahardjo, S. (2015). Hukum Jaminan. Liberty.
Rahardjo, S. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada.
Rahardjo, Satjipto. (2018). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Subekti. (2008). Hukum Perdata. Intermasa.
Rahardjo, Satjipto. (2018). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Rasyid, H. A. (2017). Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Seran, M., & Setyowati, A. M. W. (2006). Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Jurnal Hukum Pro Justitia, 24(2).
Subekti, R. (2015). Hukum perjanjian Indonesia: Sebuah pengantar. Rajawali Pers.
Simanjuntak, P. H. (2012). Pengantar hukum perjanjian dan prakteknya. Kencana
Santoso, E. (2018). Pengaruh Era Globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia. Prenada Media.
Subekti, R. (2015). Hukum perjanjian Indonesia: Sebuah pengantar. Rajawali Pers.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjuan singkat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 1
Wawan Muhwan Hariri, S.H. (2011). Hukum Perikatan. Pustaka Setia Bandung.
JURNAL
Adjie, H. (2018). Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 4(1), 187-201.
Aisyah, S., Febrianty, F., Batubara, H. D. A., Siswanti, I., Jony, J., Supitriyani, S& Yuniningsih, Y. Manajemen keuangan. Yayasan Kita Menulis. 2020
Antoni, H. (2020). Kualitas Pelayanan Bagian Penagihan Hutang Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Payung Negeri Bestari (Pnb) Pekanbaru Terhadap Kepuasan Nasabah Ditinjau Menurut Ekonomi Syari’ah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Arnanda, R., Ardhan, D. T., & Khoirunnisa, R. (2023). Analisis Terhadap Risiko Hukum Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Personal Guarantee tanpa Penyertaan Agunan Fixed Asset. Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 10(1``), 1836-1845.
Austin, J. (1832). The Province of Jurisprudence Determined. London: John Murray.
Azizah, N., Barkatullah, A. H., & Hafidah, N. (2022). Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (Studi di Kantor PPAT Wilayah Banjarmasin Utara). Notary Law Journal, 1(2), 84-99.
Bentham, J. (1789). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: T. Payne.
Dewi Notasari, E. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Dan Perhitungan Bunga Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Ponorogo (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
Fure, J. A. Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lex Crimen, 5(4). 2016
Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). Jurnal Pelangi Ilmu, 5(01).
Grotius, H. (1625). De jure belli ac pacis libri tres. Paris: Apud J. Blaeu. (Diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul "The Rights of War and Peace" pada tahun 1738).
Hanavia, Evie, and Widodo T. Novianto. "Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial Dalam Sertifikat Hak Tanggungan." Repertorium, vol. 4, no. 1, Jul. 2017.
Hastuti, E. (2011). Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kudus. Jurnal Ilmu Manajemen, 1(2), 159-170.
Hidayat, Nurman. "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit." Legal Opinion, vol. 2, no. 4, 2014.
Hilda, N. (2014). Strategi inovasi layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Kebijakan dan Manajemen Publik, 2(1), 1-10.
Ihsan, M. A. D. (2023). Analisis Yuridis Tanggung Renteng Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Pembangunan Perumahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286 K/Pdt/2019) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
Imanda, N. (2020). Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Jurnal Notarie, 3(1).
Izza, K. F. PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Bank BPR BKK Kota Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung). 2022
Lestari, V. D. (2017). Perlakuan Akuntansi Atas Kredit Bermasalah Pada Pt. Bpr Padat Ganda Sepanjang Sidoarjo (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
Marsha, D., Larasati, B., & LFS, A. S. (2014). Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan. Privat Law, 2(4), 26561
Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(2), 134-148. 2018
Paputungan, N. (2016). Kajian Hukum Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Sebagai Syarat Memperoleh Kredit. Lex Privatum, 4(2).
Rosmalinda, U. Studi Kritik Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 11(2).2015
Rudi Indrajaya, S. H., SIP, S. N., & Ika Ikmassari, S. H. (2016). Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang. Visimedia.
Sari, A. K. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Pertanahan (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
Sumual, C. U. (2020). Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kantor Pertanahan Dalam Rangka Endaftaran Tanah Berdasarkan Uupa Dan Pp No. 24 Tahun 1997. Lex administratum, 8(3).
Widayati, R., & Mendari, W. E. (2019). Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.
Wiguna, M. O. C. (2017). Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Asas Publisitas Dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(04), 439-446
Austin, J. (1832). The Province of Jurisprudence Determined. London: John Murray.
UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Nurul Syazwani Sabang, Mutia Cherawaty Thalib, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
