Implementasi Penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terhadap Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di PT Xyz
DOI:
https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v2i1.2662Keywords:
Electronic Procurement Service (LPSE), Procurement Process, Goods and Services, Efficiency, TransparencyAbstract
This study explores the implementation of Electronic Procurement Service (LPSE) and its impact on the procurement processes for goods and services. The research focuses on understanding how the adoption of LPSE influences efficiency, transparency, and accountability in the procurement activities of organizations. Through a comprehensive analysis, the study evaluates the integration of LPSE in streamlining the procurement workflow, reducing manual intervention, and enhancing communication between stakeholders. The findings highlight the advantages and challenges associated with the electronic procurement system, shedding light on potential improvements for optimal utilization. The study contributes to the broader discourse on digital transformation in procurement, emphasizing the need for organizations to adapt and leverage technology to enhance overall procurement effectiveness.
References
C. S. W. Adi, "Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementrian Papua Barat," Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, vol. 2, No. 2, P. 2, 2017.
ISO 20400 - 2017 Sustainable procurement - Guidance
J. Pangaribuan, S. and M. , "Penerapam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa," Jurnal Ilmiah Indonesia, vol. 7, no. 2, pp. 1 - 12, 2022.
Peraturan Menteri negara BUMN nomor : PER - 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
PT. Surabaya industrial estate Rungkut, "Laporan Tahunan 2022". Available: https://sier.id/document/laporan_tahunan. [Accessed Senin, 1 Januari 2023].
Republik Indonesia. 2003. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Presiden Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Predien Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 1 No 37.
Republik Indonesia.2012. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2012 Tentang Pedoman Umum Ppelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2.
Siahaya, Willem. 2013.Manajemen Pengadaan.Bandung : Penerbit Alfabeta Titus. 2017. Kajian Penerapan E-Procurement dengan metode kualitatif deksriptis komparatif pada PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Dalam Jurnal PROSISKO Vol 4. Jakarta
V. Mayasari, "Perbandingan Pelelangan Berbasis Sistem Manual Dengan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)," Konstruksia, vol. 11, no. 4, pp. 1-10, 2019.
W. Zulmawan, Best Value For Money Pengadaan Barang / Jasa BUMN, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020.
