Analisis Dampak Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pada Penyajian Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II

Imeltiana Imeltiana; Maulidah Narastri

doi:10.59581/jka-widyakarya.v3i1.4623

Authors

Imeltiana Imeltiana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Maulidah Narastri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v3i1.4623

Keywords:

Delay, Accountability, Presentation, Financial, Statements

Abstract

This research aims to analyze the impact of delays in the submission of accountability reports on the presentation of financial statements at KPPN Surabaya II and to examine the legal mechanisms related to the timeliness of LPJ submissions at KPPN Surabaya II. This study employs a qualitative case study approach. Primary data sources were obtained from structured interviews with 2 informants. Secondary data were obtained from documentation, where the required documents were the financial statements of KPPN Surabaya II for the 2023 period, LPJ satker, and letters or reports of administrative sanctions. The informants in this study were selected using purposive sampling with specific criteria, namely individuals who are experienced and directly responsible for the processes of verification, accounting, and financial report preparation. The analysis method in this study uses thematic analysis. The results of this study indicate that most work units have submitted their financial reports on time, but there are still several units that are late. The delays were caused by technical constraints such as disruptions in the SAKTI system and recording errors, as well as human resource factors, particularly related to the adaptation to digital technology. The impact of the delay is the decline in the quality of financial reports due to incorrect entries or inaccurate data from the delayed LPJ, as well as the hindrance of the evaluation and budget allocation processes.

References

Bastian, I. (2014). Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.

Budiman, R. (2021). Rahasia analisis fundamental saham edisi revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Erlina, Rambe, & Rasdianto. (2015). Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Jakarta: Salemba Empat.

Fatmawati, A. (2018). Analisis permasalahan dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 40-41.

Fitriani, & Mahestri. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2020. Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan, 2057-2070.

Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik: Problematika dan pengeluaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, S. S. (2018). Analisis kritis atas laporan keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Hasanah, Nurmala, & Fauzi. (2017). Akuntansi pemerintah. Bogor: In Media.

Hoesada, J. (2015). Bunga rampai akuntansi pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Indonesia, M. K. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia, M. K. (2016). PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satker pengelola APBN. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Indonesia, M. K. (2019). Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-27/PB/2019 tentang perubahan atas Perdirjen PB Nomor PER-03/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satker pengelola APBN serta verivikasi LPJ Bendahara. Jakarta: Direktorat Jenderat Perbendaharaan.

Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang RI No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Kasmir. (2019). Analisis laporan keuangan edisi pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kembauw, E. (2020). Dasar-dasar analisis laporan keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2004). Pernyataan standar akuntansi nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan.

Lasabuda, Morasa, & Torayoh. (2020). Analisis penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi Publisher.

Mirawati, Y. N. (2019). Penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada satuan kerja (SATKER) pada KPPN Solok periode 2017. Jurnal Al-Iqtishad, 121-124.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). Akuntansi daerah berbasis akrual. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. California: SAGE Publications.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni. (2019). Analisis laporan keuangan: Teori, aplikasi, dan hasil penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tanjung, I. S., & Nurhayati. (2022). Dampak keterlambatan penyampaian LPJ terhadap penyajian laporan keuangan KPPN Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, 1092-1093.

Werner, M. (2019). Analisis laporan keuangan: Proyeksi dan valuasi saham. Jakarta: Salemba Empat.

Wiratna. (2015). Akuntansi manajemen. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.