Realita Penerapan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Terorisme

Abd. Rahman Saleh; Siti Ayu Rahayu

doi:10.59581/doktrin.v2i4.4141

Authors

Abd. Rahman Saleh Universitas Ibrahimy
Siti Ayu Rahayu Universitas Ibrahimy

DOI:

https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i4.4141

Keywords:

Principle of Presumption of Innocence, Human Rights, Terrorism

Abstract

The principle of presumption of innocence aims to protect suspects or defendants from arbitrary actions by law enforcement officials. The principle of presumption of innocence is related to human rights. With this principle of presumption of innocence, the rights of those concerned must be respected. The person's human rights must continue to be protected by a fair legal process. In reality, the principle of presumption of innocence is often set aside in several cases, especially in cases of terrorism. How is the principle of presumption of innocence applied and its relationship with human rights in terrorism cases? And what needs to be done by the government to provide a legal umbrella to guarantee the application of the principle of presumption of innocence in law enforcement practices in terrorism cases? The method used by researchers here is the juridical method. Based on the results of research conducted by researchers, terrorism cases, which not only apply in Indonesia but also in other countries, are considered a crime that cannot be forgiven. The methods used by law enforcement are contrary to criminal justice and violate applicable laws. As a result, the existence of this principle is contrary to the reality that occurs in law enforcement practice. For this reason, it is necessary to carry out a review and take firmer action against law enforcement officials who do not heed the application of the principle of presumption of innocence, especially in cases of terrorism, in order to achieve the goal of just law amidst the dynamics of law enforcement.

Keywords: , ,.

References

A. K. Wardhani, “Kesaksian Warga Tentang Penyergapan dan Penembakan Terduga Teroris di Depok, Ada Suara Tembakan”, https://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/kesaksian-wargatentang-penyergapan-dan-penembakan-terduga-teroris-di-depok-ada-suara-tembakan?page=4

A. Salem, “Penggunaan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Teorisme Oleh Densus 88 Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah”, Jurnal Unes Law Rivew, Vol. 1, No. 2, 2018.

D. Djufri, E. Merita, “Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pelaku”, Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, Vol. 27, No. 2, Mei 2021.

Fikry, “Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian Dan Berkeadilan”, Journal of Judicial Review, Vol. 22, No. 1, 2020.

I. K. Astawa, D. Munasto, “Extrajudicial Killing On The Alleged Perpetrators Of Terrorism In The Perspective Of Presumption Of Innoncent And Declaration Of Human Right”, Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Vol. 14 No. 1, Januari 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

L. Sainuddin, “Legal Analysis Of Crime Terrorism And Counter Terrorism Strategy”, International Journal of Advanced Research, Vol. 5, No. 7, 2017.

M. Hatta, Kejahatan Luar Biasa, Sulawesi: Unimal Press Penerbit, 2019.

Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 3, 2017.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Stanislaus Riyanta, Prediksi dan Analisis Ancaman Terorisme Tahun 2017 di Indonesia, https://news.detik.com/kolom/d-3387780/prediksi-dan-analisis-ancamanterorisme-tahun-2017-di-indonesia/2

T. Erniyati, “Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah”, Jurnal Badamai Law Journal, Vol. 3, No. 1, 2018.

T. P. Kurnianingrum, “Arah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, Info Singkat Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. III, No. 06/II/P3DI/Maret/2016.

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Zakaria, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Yrama Widya, 2020.