Tantangan Hukum Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia : Evaluasi dan Prospek  ke Depan

Rilliana Aisyah Rahman; Adelia Nor Syalsabila; Vitran Aldrisch Anggalo; Asjad Suwardana

doi:10.59581/doktrin.v2i3.3356

Authors

Rilliana Aisyah Rahman Universitas Mulawarman
Adelia Nor Syalsabila Universitas Mulawarman
Vitran Aldrisch Anggalo Universitas Mulawarman
Asjad Suwardana Universitas Mulawarman

DOI:

https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3356

Keywords:

Analysis, Law, Challenges.

Abstract

Eradicating terrorism has become a top priority for the Indonesian government in maintaining security and peace in this country. However, these efforts are faced with complex legal challenges. This journal evaluates these challenges and formulates future prospects. Legal challenges include legislative aspects, law implementation, law enforcement, and human rights protection. One of the main challenges is the balance between the need for national security and the protection of human rights. Coordination between law enforcement, intelligence and other related agencies is also a challenge. The Indonesian government's efforts to overcome these challenges involve the establishment of special institutions and mechanisms, training of law enforcement personnel, as well as international cooperation in intelligence exchange and law enforcement. The research method uses a qualitative approach with a literature review of related information sources. Through descriptive analysis, this research explores legal regulations, policies and field practices related to eradicating terrorism in Indonesia. Evaluation of the efforts that have been made includes strengthening anti-terrorism laws, establishing special institutions and units, as well as international cooperation.

References

Ginanjar, D., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. Journal on Education, 4(4), 2080-2094.

Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(12), 1169-1180.

Wadhi, A. (2023). Perspektif Hukum HAM dalam Penerapan Hukuman bagi Pelaku Terorisme di Indonesia (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

Rivanie, S. S. (2020). Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik. Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(3), 15-27.

Hendriani, M. B. (2023). Strategi Nasional Pemberantasan Terorisme: Analisis Pendekatan Deradikalisasi dan Pencegahan di Indonesia (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

Triskaputri, R. M. (2019). Pelibatan militer dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Journal of Terrorism Studies, 1(1), 6

Meinaky, R., & Fakhlur, F. (2022). Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menangani Aksi Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Publika, 10(2), 229-240.

Saputra, R., Sinaulan, R. L., & Farhana, F. (2023). Peranan Detasemen Khusus 88 Anti- Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(9), 2764-2786

Lindawaty, D. S. (2018). Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 7(1).

Sudirman, A., & Sari, D. S. (2017). Membangun Keamanan Regional di ASEAN dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme. Jurnal Wacana Politik, 2(1), 22-32.

Hanafi, S., Djabbar, Y., Fahri, M., Jasmin, S. P., & Zulhidayat, M. (2023). Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(06), 509-516.

Pasaribu, P. Y., Imigrasi, P., & Briando, B. (2019). PELAYANAN PUBLIK KEIMIGRASIAN BERBASIS HAM SEBAGAI PERWUJUDAN TATANILAI “PASTI”

KEMENKUMHAM (Human Rights-Based Immigration Public Services as The Realization of the “PASTI” Value of The Ministry of Law and Human Rights). Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Kurniawan, H. (2009). Peran spek HAM dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu Surakarta (studi deskriptif kualitatif tentang peran spek HAM dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu Surakarta).

Haryadi, D. (2014). Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM. Masalah-Masalah Hukum, 43(2), 247-254.

Nasution, A. R. (2015). Terorisme di abad ke-21 upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan terorisme dalam perpektif hukum internasional dan hak asasi manusia. Jurnal mercatoria, 8(1), 54-74.

Hamid, U. (2005). Kontra-Terorisme: Menghukum Teroris dan Melindungi HAM. Indonesian Journal of Criminology, 4(1), 4238.

Kurniawan, A. R., & Primawardani, Y. (2019). Proporsionalitas Pembatasan HAM Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1), 16-26.

Kusuma, A. J., Warsito, T., Surwandono, S., & Muhammad, A. (2019). Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial. Sosiohumaniora, 21(3), 333-341.

Suntoro, A. (2020). Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 11(1), 63-81.

Tauhid, A. Z. (2012). Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 1(2).